Beranda EDUKASI KLHK: Sekira 95 Persen Kasus Penegakan Hukum Tertangani

KLHK: Sekira 95 Persen Kasus Penegakan Hukum Tertangani

1044
0
BERBAGI

SEJAK terbentuknya pada bulan Juni 2015, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah bertugas efektif melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. Dari 200 pengaduan kasus yang diterima oleh KLHK di tahun 2017, sampai bulan Mei ini telah tertangani hampir 95 persen yaitu 75 selesai dan sisanya dalam proses. Hal ini disampaikan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Gakkum LHK.

Selain itu, KLHK juga melakukan pencegahan tindakan pidana peredaran hasil hutan dan pengamanan kawasan hutan, dilaksanakan pada 187 lokasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, selama tahun 2015-2017 tercatat pembalakan liar sebanyak 7.090 m3, perambahan kawasan seluas kurang lebih 4,2 juta hektare, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 11.636 unit.

“Dalam melakukan penegakan hukum, KLHK menggunakan tiga instrumen yaitu penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata, termasuk untuk penanganan kasus pencemaran lingkungan serta kebakaran hutan dan lahan,” jelas Rasio Ridho Sani.

Sebanyak 393 sanksi administrasi diterbitkan selama dua tahun ini, terdiri dari 189 surat peringatan, 23 teguran tertulis, 156 paksaan pemerintah, 21 pembekuan izin, dan 3 pencabutan izin.

Dalam penanganan kasus pidana, sebanyak 381 kasus telah masuk P-21. Sedangkan untuk kasus perdata, Rasio Ridho Sani menerangkan telah dilakukan melalui kesepakatan di luar pengadilan sebanyak 40 kasus, serta melalui pengadilan dihasilkan beberapa putusan dan eksekusi.

Rasio Ridho juga menyampaikan kemajuan proses penegakan hukum terhadap beberapa kasus strategis, antara lain bersama-sama Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman mendaftarkan gugatan terhadap tiga perusahaan asing asal Thailand ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus ledakan tidak terkendali di Sumur Minyak, sekitar 51 mil laut sebelah tenggara Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Perambahan lahan oleh kebun sawit seluas total 47.000 hektare di kawasan hutan Padang Lawas, Sumatera Utara dimana pemilik perusahaan dengan inisial DLS telah ditetapkan sebagai tersangka; Kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT JJP, telah diputuskan oleh Pengadilan Tingggi DKI Jakarta harus membayar ganti rugi Rp 119.888.500.000 dan memulihkan lahan 1.000 hektare dengan biaya pemulihan Rp 371.137.000.000; Pengenaan sanksi administrasi Tahun 2017 terhadap 53 perusahaan dan Penanganan kasus kandasnya kapal di perairan Bangka Belitung dan Taman Nasional Karimunjawa.

Menanggapi maraknya pemberitaan kasus cacing sonari, Rasio Ridho menegaskan bahwa kasus tersebut bukan pada konteks penangkapan akibat pengambilan cacing, melainkan akibat cara pengambilannya yang merusak kawasan, khususnya zona inti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). “Ini adalah kasus perusakan kawasan TNGGP, dan jika terus dibiarkan dapat mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang besar, bahkan berpotensi banjir,” diterangkan Rasio Ridho Sani.

LEAVE A REPLY