Beranda HEADLINE HMS Minta KPK Tuntaskan Kasus Hukum BLBI dan Bank Century

HMS Minta KPK Tuntaskan Kasus Hukum BLBI dan Bank Century

289
0
BERBAGI

Fokuskini – Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Sasmito Hadinagoro kembali menegaskan pihaknya akan terus menerus dan harus berani tiada hentinya menyuarakan dan mengingatkan para pemimpin negara ini untuk benar-benar menegakkan hukum dan memberantas tindakan korupsi. “Agar korupsi terhadap kekayaan negara, keuangan negara, dapat dihentikan dan semuanya dikembalikan untuk dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, secara proporsional,” ujarnya ketika acara Silaturahim & Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Gerakan HMS yang turut dihadiri oleh Lily Wahid dan Ketua Dewan Pembina Gerakan HMS Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal serta Laksmana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Yang kita takutkan, tambahnya, kalau HMS tidak berani menyuarakan nanti azab Allah akan dikenakan secara merata.

“Kalau ada kemungkaran, haruslah ada yang berani mengingatkan, karena itu sebagaimana diketahui Rasullah SAW mengingatkan kalau kemungkaran itu berlaku dalam suatu tahun, dan tidak ada seorangpun yang mengingatkan, nanti itu azab itu akan dikenakan secara merata ke seluruh kaum itu sendiri. Kita tidak ingin bangsa Indonesia akan kena azab Allah, bilamana tidak ada yang mengingatkan dan menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar. HMS meneladani perjuangan Rasulullah SAW,” lanjutnya usai buka puasa bersama Gerakan HMS yang juga membagikan santunan kepada puluhan anak yatim di kawasan Joglo, Jakarta Barat akhir pekan ini.

Terkait ujarannya yang menyebut 90 persen kekayaan negara cuma dinikmati oleh kurang dari sepuluh persen orang di Indonesia dan artinya sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum diamalkan secara nyata, maka diingatkanya pula janji Presiden Jokowi tempo hari tentang visi misi Nawa Cita itu patut dituntut untuk dilaksanakan.

Sasmito mendesak kepada pemerintahan Jokowi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tegas melakukan tindakan hukum kepada para pelaku kriminal yang merugikan kesejahteraan rakyat

Menyinggung ramainya berita Hak Angket KPK yang dilakukan DPR RI, menurut Sasmito, itu haknya DPR dan baik-baik saja (untuk dilakukan). “Tapi jangan sampai apa yang dilakukan wakil-wakil rakyat sebagaimana kasus Hak Angket Bank Century yang begitu heboh pada waktu tahun 2009 lalu, yang jelas-jelas ada korupsi kasat mata 7,4 triliun rupiah meskipun sudah disetujui DPR RI untuk dilanjutkan penanganannya oleh penegak hukum tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan Kejaksaan Agung, Polri maupun KPK,” diingatkannya.

Dikatakannya, DPR dan KPK akan sami mawon bila hasil Angket oleh DPR hanya untuk berkelahi. Diibaratkannya, itu membuang waktu saja. “Hak Angket DPR boleh-boleh saja, tapi jangan nanti Hak Angket itu hanya untuk retorika saja. Kalau memang betul-betul mau minta KPK menegakkan hukum secara nyata, maka apa yang harus dituntaskan KPK adalah kasus korupsi BLBI senilai 600 triliun rupiah, korupsi di Bank Century sebanyak 7,4 triliun rupiah. Harus kita minta kepada Jokowi dan KPK untuk bisa diwujudkan dalam tahun ini bahwa para pebisnis mafia keuangan negaraa harus diseret ke meja hijau.”

LEAVE A REPLY