Beranda RAGAM Jokowi: Ada Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Jokowi: Ada Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

72
0
BERBAGI
(foto: Sindonews/Google)

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap program perumahan bersubsidi. Alokasi subsidi dan belanja perumahan tahun 2015-2019 di Kementerian PUPR mencapai Rp 74 triliun. “Mestinya dengan angka yang tidak kecil itu, pergerakan properti bisa melaju kencang. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Masyarakat harus tahu ini adalah subsidi Pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik, dan tidak terbebani oleh bunga. Subsidinya (FLPP) kurang lebih 7 persen, juga ada Subsidi Selisih Bunga (SSB) besarnya juga 7 persen. Jadi masyarakat hanya membayar bunga 4-5 persen. Saya lihat sangat membantu sekali,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center, seperti dikutip dari PU-net.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap rumah bersubsidi sangat besar. Backlog kita 11,4 juta masih besar (jumlahnya), yang harus dikejar dengan kecepatan pembangunan perumahan.

Masalah utama dalam pembangunan perumahan, menurut Presiden Jokowi adalah perizinan. Oleh karenanya Presiden Jokowi sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang telah memudahkan perizinan bagi pengembang yang ingin membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Izin untuk perumahan kini hanya 6,5 jam. Ini perlu mendapatkan apresiasi. Saya kira sudah kuno kalau ijin sampai berbulan-bulan,” katanya.

Disampaikannya, apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak hanya diberikan piala saja, tetapi juga program infrastruktur yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah.

Keterbatasan lahan juga menjadi masalah dalam penyediaan perumahan bersubsidi. Karena itu, Jokowi berjanji untuk mempercepat. Jokowi meminta daerah menyiapkan bank tanah atau land bank, sehingga ketika ada pembangunan sudah tersedia tanahnya.

Berikutnya adalah terkait dengan perencanaan dan pengendalaan tata ruang terutama integrasi perumahan dan fasilitas publik. “Banyak pengembang menarik diri, karena susah mendapatkan fasilitas air bersih, atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melihat itu semua, agar pembangunan bisa berjalan dengan maksimal,” ujarnya.

LEAVE A REPLY