Beranda HEADLINE Harus Dihentikan, Pola Pengumpulan Dana Masyarakat Secara Ilegal

Harus Dihentikan, Pola Pengumpulan Dana Masyarakat Secara Ilegal

93
0
BERBAGI
Darso Arief Bakuama

Fokuskini – Darso Arief Bakuama mengaku siap sedia dan telah menyediakan berbagai bukti data dan sejumlah saksi pelapor dalam kaitannya dengan investasi bermasalah Condotel Moya Vidi yang diduga keras melibatkan peranan Ustaz Yusuf Mansur (UYM). Lagi pula, tambahnya, untuk beberapa hari ke depan pihak Polda Jawa Timur bakal selesai memproses bukti indikasi pidananya.

“Silakan UYM mengelak, atau membela diri karena pihak kepolisian tidak akan bertindak memprosesnya, jika tidak ada indikasi pidananya. Terbukti, ada pengalihan investasi dari Condotel Moya Vidi ke Hotel Siti. Sekaligus ada fakta atas petunjuk dan arahan dia. Kita harus menghentikan pola-pola pengumpulan dana masyarakat yang ilegal semacam itu,” diterangkan Darso kepada sejumlah wartawan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, jelang akhir pekan ini.

Sebagaimana diketahui, Ustaz Yusuf Mansur telah dilaporkan ke Polda Jatim terkait dengan investasi Condotel Moya Vidi yang diduga keras bermasalah. Lantaran Condotel Moya Vidi tak jadi dibangun oleh PT Graha Suryamas Vinandito (GSV). Lalu, siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kelangsungan investasi para investor dari mantan mitra PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) pemilik aplikasi V-Pay yang konon kini bermetamorfosis menjadi aplikasi bisnis Paytren itu. Dan semua menunjuk kepada UYM, tegas Darso lagi.

Dikatakan oleh Darso, bahwa PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) yang pada awalnya mengeluarkan produk MLM Miracle, lalu bermetamorfosis menjadi Paytren, membeli 200 kamar kondotel yang belum dibangun itu.

Untuk itu, dibukalah investasi patungan usaha baru bernama investasi Condotel Moya Vidi, dimulai sejak 22 Februari 2014. Harga tiap sertifikat investasi itu dipatok minimal Rp 2,7 juta. Mengapa dipatok Rp 2,7 juta adalah untuk menghindari pinalti dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, ungkap seorang Direktur PT GSV dalam sebuah kesempatan.

Lalu PT GSV mematok setiap kamar seharga Rp 807 juta. Karena itu, untuk membeli 1 kamar, setidaknya harus terkumpul 299 sertifikat investasi. Artinya, ada sekitar 59.800 sertifikat investor yang harus terkumpul atau setara Rp 161,5 miliar.

Pada bulan Januari 2015, para investor yang kadung membeli sertifikat kepemilikan kondotel menerima surat yang ditandatangani seorang bernama Unang. Isinya, atas petunjuk dan arahan UYM, PT VSI batal membeli 200 kamar Condotel Moya Vidi dari PT GSV dengan alasan dana investasi “tidak sanggup” memenuhi untuk pembelian kamar. Dari sana, secara sepihak, seluruh investasi yang semula untuk Condotel Moya Vidi dialihkan ke Hotel Siti. Pengalihan ini dikelola oleh Koperasi Merah Putih.

Menurut Darso lagi, metode dan cara yang paling ampuh dalam “bisnis ilegal” yang terselubung yakni menggiring opini investasi gagal sebagai sedekah, menggiring kerugian sebagai sedekah. Ini jelas keliru. “Sedekah ya sedekah. Investasi ya investasi. Jangan mengkait-kaitkan sebuah perilaku tindak pidana seseorang dengan kriminalisasi ulama. Buktikan kalau dirinya tak bersalah, layar sudah berkembang,” tutup Darso.

LEAVE A REPLY