Beranda NUSANTARA Masalah Pemerataan Ekonomi Harus Jadi Prioritas

Masalah Pemerataan Ekonomi Harus Jadi Prioritas

59
0
BERBAGI

PEKERJAAN rumah bangsa Indonesia paling penting yang harus segera diselesaikan saat ini adalah mempersempit kesenjangan dan mengurangi ketimpangan di antara sesama warganya. Masalah pemerataan ekonomi ini harus jadi prioritas, bukan hanya bagi pemerintah tapi juga swasta. Apalagi pada saat yang sama, negara tak cuma menghadapi berbagai masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial politik keagamaan seperti radikalisme dan terorisme.

Demikian benang merah forum dialog yang diselenggarakan President Office Sinar Mas bertema “Ekonomi Berbasis Kerakyatan: Merekat Perbedaan, Memperkuat Persatuan”, hari Rabu (27/9/2017) di Jakarta. Pembicara utama dalam forum dialog ini adalah Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Syafii dan Dr Sudhamek AWS, dengan penanggap adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan mantan KSAL Laksamana (Purn) Marsetio. Bertindak sebagai moderator adalah mantan Menteri Perindustrian yang kini menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinar Mas, Saleh Husin.

“Bung Karno pernah menyatakan, tidak akan ada kemiskinan didalam Indonesia merdeka. Tapi setelah 72 tahun, kita tahu kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa ini,” kata Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Syafii Maarif.

Menurut Syafii, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia uang tampak begitu liar, tapi bagi sejumlah sektor swasta seperti Sinar Mas, uang terlihat begitu jinak. “Kemampuan menjinakkan uang inilah yang harus ditularkan kepada masyarakat luas,” tambahnya.

Syafii menerangkan, bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya sudah memiliki modal yang sangat bernilai, yakni Pancasila, karena setiap sila di dalamnya bisa menjawab setiap masalah secara menyeluruh dari berbagai dimensi. Dalam pemerataan kesejahteraan misalnya, upaya menjawabnya tidak saja dari sisi ekonomi, tapi juga aspek sosial hingga hati nurani.

Begitu pula dengan ancaman intoleransi dan radikalisme, tidak cukup hanya ditangani dengan penegakan hukum semata, tapi mesti melibatkan pula aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. “Agar tidak muncul paham berani mati karena takut hidup. Itu teologi maut namanya,” tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Di kesempatan sama, Chairman Garuda Food Sudhamek menekankan pentingnya empat prinsip dasar kemitraan sebagai landasan hubungan sosial ekonomi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keempat prinsip dasar itu adalah saling membutuhkan, saling menguatkan, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Keempat prinsip dasar itu harus dijalankan kalau kita ingin memberdayakan UMKM. Menurut Sudhamek, selama ini UMKM lebih banyak diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. “Bantuan yang diberikan pun sering setengah jalan, jadinya tidak tuntas,” ujarnya. Semua itu menunjukkan penanganan UMKM belum sepenuhnya professional dan holistik.

LEAVE A REPLY