Beranda NUSANTARA Kementerian PUPR Perbaiki Sistem Rantai Pasok Konstruksi Nasional

Kementerian PUPR Perbaiki Sistem Rantai Pasok Konstruksi Nasional

214
0
BERBAGI

MASIFNYA pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, tentu harus didukung dengan kesediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang mencukupi.

Rantai pasok yang dimaksud adalah badan usaha jasa konstruksi, bahan bangunan serta material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi yang semuanya menjadi elemen industri konstruksi nasional.

Estimasi kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Tahun Anggaran 2018 pada segenap material dan peralatan konstruksi antara lain aspal minyak sebanyak 921,58 ribu ton, semen (3,90 juta ton), baja (1,57 juta ton), alat berat (8.890 unit), dan beton pracetak (4,73 juta ton).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemakaian material, alat berat, dan sumber daya manusia diutamakan bersumber dari dalam negeri.

“Ini adalah komitmen Pemerintah (buat) memaksimalkan sumber daya dalam negeri. Sebagai contoh, Kementerian PUPR telah bekerjasama dengan PT PAL untuk memproduksi bentang tengah Jembatan Holtekamp (di kota Jayapura, Papua) dan memesan alat berat produksi PT Pindad,” jelas Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya.

Perbaikan sistem rantai pasok konstruksi juga dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya dengan memberlakukan registrasi alat berat seperti bulldozer, grader, dump truck hingga excavator.

Melalui sistem registrasi akan memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah selaku pengguna jasa, para kontraktor maupun supplier.

“Saat ini, proses registrasi sudah dimulai. Melalui registrasi akan terekam data jenis alat beratnya, siapa pemiliknya, nomor sasis dan bisa diketahui secara real time,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin di Jakarta, jelang akhir pekan.

Dari sekitar 70 ribu alat berat untuk kebutuhan konstruksi di Indonesia, baru 15 persen yang sudah teregistrasi. Oleh karenanya, peran aktif para pemilik untuk mendaftarkan alat beratnya akan mempercepat penyelesaian proses registrasi.

Dengan proses registrasi ini, bagi perusahaan konstruksi yang mengikuti pelelangan akan diketahui kepemilikan alat beratnya dan lokasi alat berat tersebut berada. Selama ini, pengguna jasa hanya mengetahui dari dokumen perusahaan yang disampaikan kepada kelompok kerja pengadaan barang dan jasa.

Informasi ketersediaan alat berat dan kebutuhannya di setiap provinsi juga dapat terlihat, sehingga menjadi informasi awal bagi para pengusaha alat berat untuk lebih aktif memasarkan alat beratnya pada daerah-daerah yang mengalami minus alat berat.

Dengan demikian, informasi kapan dan jangka waktu penggunaan alat berat oleh kontraktor dapat diketahui. Termasuk informasi besaran tarif sewa, dan siapa pemilik alat berat tersebut.

Di negara-negara maju, hal ini telah menjadi praktek yang lazim dilakukan di dunia konstruksi.

LEAVE A REPLY