Beranda RAGAM Komisi IV DPR RI Dukung Kebijakan Tenggelamkan Cara Bu Susi

Komisi IV DPR RI Dukung Kebijakan Tenggelamkan Cara Bu Susi

193
0
BERBAGI

KETUA Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang memihak pada masyarakat, termasuk kebijakan menenggelamkan kapal asing yang memasuki dan mencuri ikan serta kekayaan alam di wilayah Indonesia.

“Saya pikir tidak perlu ada polemik disini. Apa yang menjadi perhatian Pak Luhut (sebagai Menko Kemaritiman) serta Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), toh keduanya sama-sama (mewakili pihak) pemerintah. Terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing, semangatnya Bu Susi kan untuk melindungi sumber daya alam kita, melindungi kekayaan negara kita dari asing, dan itu harus kita dukung karena memang merupakan kebijakan yang memihak pada masyarakat,” ungkap Edhy kepada wartawan di ruang Sekretariat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dilanjutkannya, seperti diberitakan di situs resmi DPR RI, bahwa penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri kekayaan alam Indonesia itu dampaknya terhadap nelayan sangat baik.

Menimbulkan efek jera sekaligus melindungi aset-aset atau kekayaan alam Indonesia, dalam hal ini ikan. Di sana, masyarakat pun ikut ter-backup. Bahkan tidak sedikit masyarakat bersyukur atas kebijakan tersebut.

Meski demikian, pemanfaatannya juga harus benar-benar untuk masyarakat. Jika ada kekuarangan dalam pengelolaannya, misalnya infrastruktur kapal yang belum siap, maka sedikit demi sedikit tentu dapat diperbaiki.

“Dulu kan sudah diingatkan, kita terlalu baik memberikan ijin. Ternyata ijinnya diduplikasi dari yang hanya untuk satu kapal, digunakan untuk lebih dari satu kapal. Disini memang pengawasan yang harus dikuatkan,” tambahnya.

Meski demikian, politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini meyakini apa yang dikatakan Menko Kemaritiman juga semata demi kebaikan negara. Namun dalam mengelola sebuah negara tidak bisa saling kuat-kuatan.

Komisi IV DPR selama ini memantau apa yang dilakukan Bu Susi sesuai dengan koridornya. Masalah kebijakan lain yang diambil Menteri Susi yang kini menjadi polemik seperti larangan penggunaan cantrang, hal itu menurutnya tentu akan terus diperbaiki. Artinya, tidak semua kebijakan Menteri KP disetujui oleh Komisi IV DPR.

“Jika ditanyakan mana yang lebih berwenang untuk memutuskan sebuah kewenangan, apakah Menko atau menteri teknis dalam hal ini Menteri KP? Berdasarkan undang-undang ya menteri teknis. Namun disini saya tidak ingin bicara demikian, paling penting kami di Komisi IV yang notabene menjadi mitra kerja Menteri KP akan selalu mengawasi apa yang beliau jalankan atau putuskan. Kita kritik kebijakan beliau yang tidak baik, dan kita tetap dukung kebijakan pemerintah yang memang memihak pada masyarakat. Sejauh ini dari kekurangan dan kelebihan Bu Susi, kami melihat masih banyak kelebihan yang dimiliki Bu Susi. Dengan demikian, disini kami tegaskan, bahwa Komisi IV tetap mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dan mencuri kekayaan alam Indonesia,” tegas Edhy.

LEAVE A REPLY