Beranda EDUKASI Masyarakat Adat Papua Prihatin Penindakan Kasus Korupsi Masih Lemah

Masyarakat Adat Papua Prihatin Penindakan Kasus Korupsi Masih Lemah

94
0
BERBAGI
Agustinus Donald Ohee (foto: DSP)

Fokuskini – Perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua saat kini sudah cukup besar, Presiden Joko Widodo telah sering datang mengunjungi Papua. Namun, dikeluhkan Agustinus Donald Ohee selaku Ketua Badan Musyawarah 7 Wilayah Adat Papua, bahwa masih ada keprihatinan yang mendalam terkait dengan pemberantasan korupsi di Papua yang demikian masif terlihat jelas tetapi penindakannya dinilai lemah.

Dia mencontohkannya, ada laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Bupati Merauke yang sudah dari setahun lalu dilaporkan tetapi sampai sekarng tidak ditindaklanjuti. “Ini ada apa?! Padahal sudah dari tahun lalu tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan, serta tidak konsisten dengan janji-janji politiknya serta hasil pembangunan yang tidak kelihatan,” ungkap Agustinus Ohee dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan ini.

Kasus dugaan pencucian uang, dan ada beberapa rekening gendut yang patut dicurigai, ini juga tidak dilanjuti pembuktian-pembuktiannya. “Sekarang dampaknya muncul penilaian masyarakat jadi mencurigai, ini ada apa?! Ini jangan-jangan dilindungi oleh suatu kekuatan besar yang sengaja melindungi koruptor-koruptor yaitu para pejabat yang korup di Papua,” lanjut dia.

Agustinus memohon khususnya kepada KPK dan penegak hukum lainnya termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI supaya segera menindaklanjutinya untuk segera Bupati Merauke dipanggil untuk diperiksa.

“Kalau memang tidak terbukti segala dugaan dan laporan masyarakat tersebut, katakanlah tidak terbukti. Tetapi kalau terbukti, harus diproses secara hukum dan ini menjadi tolok ukur karena bukan cuma di kabupaten Merauke saja, di seluruh Papuan kami minta dari dan atas nama masyarakat adat supaya aparat hukum menindak dengan tegas. Para koruptor jangan lagi dipelihara di Papua,” tegasnya.

“Bagaimana ini?! Pak Jokowi sudah membangun Papua dengan begitu gencar, dengan begitu baik tetapi tidak dimbangi dengan penegakan hukum yang memadai. Ini harap diperhatikan oleh KPK, Kejakgung dan Polri kita minta untuk tidak bemain-main lagi di Papua. Segera tindak lanjuti, usut pejabat-pejabat yang korup, karena sekarang pun kalau jujur datang ke Papua, lihat di ibukota Jayapura itu banyak rumah-rumah mewah yang beberapa tahun lalu itu tidak pernah ada. Sekarang pejabat kepala dinas pun sudah punya rumah mewah setingkat dengan konglomerat di Jakarta,” ungkap laporan dan dugaan tersebut.

“Jadi kita minta jangan main-main lagi dengan penindakan hukum. Segera tindaklanjuti laporan-laporan masyarakat. Kami harap laporan-laporan masyarakat bawah yang disampaikan lewat kami yang sebelumnya tidak di respons oleh aparat hukum negara, maka sebagai Kepala Bamus 7 Wilayah Adat Papua harus menyuarakan ini,” Agustinus menambahkan.

Dia mengingatkan, Jokowi sudah serius membangun Papua, kami juga harap Pak Presiden serius menindak para koruptor di Papua, karena dugaan-dugaan penyelewengan ini meresahkan masyarakat dan jangan sampai tidak berbanding lurus dengan apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi dan pemerintah pusat yang di satu sisi membangun Papua dengan gencar tapi di sisi lainnya membiarkan korupsi merajalela di Papua.

Praktik jual beli jabatan dan rekening gendut, ini semuanya dimintanya ditelusuri, bahkan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polri juga sudah dilaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sudah disampaikan laporan-laporannya cuma belum kelihatan ada tindakan lanjutnya. Agustinus minta segera ditindaklanjuti karena bukti pelaporannya sudah dari semenjak tahun lalu, 3 Maret 2017.

LEAVE A REPLY