BERBAGI
Pdt Dr Matheus Mangentang

GELAR perkara tuntutan pidana atas Rektor dan Direktur Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA), Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon masih akan menjalani dua kali persidangan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan agenda penuntutan dan pembelaan putusan sidang.

Seperti disampaikan oleh kuasa hukum kedua terdakwa yaitu Tommy Sihotang SH, bahwa setiap lulusan STT Setia itu pada praktiknya diperbolehkan buat mengajar di sekolah-sekolah kepemilikan mereka sendiri. “Jadi, ada kesamaan kepentingan dalam beberapa kali sidang tuntutan perkara materinya sama, dakwaan hanya mengatakan Pak Matheus dan Ibu Direktur melaksanakan lembaga pendidikan tanpa izin dengan pula mengeluarkan ijazah, dan sekarang ini perijinannya sudah diperoleh dari Dikti. Nanti, pada saat sidang pembelaan putusan, kami akan lampirkan surat perijinan tersebut dari Dikti,” sambung Tommy.

“Jadi, sebetulnya sudah tidak ada masalah, pihak Dikti pun pernah hadir dari melalui dokumen-dokumen dan orangnya langsung yang mengatakan dalam persoalan seperti ini tidak perlu ada tindakan hukum pidana tapi cukup sanksi administratif. Mestinya tuntutan pidananya langsung gugur, karena negara tidak boleh menghukum orang dengan tindak pidana ketika ada sanksi lain yang bisa diterapkan. Prinsip hukum pidananya begitu. Kalau orang bisa membayar denda, ngapain di penjara. Pidana itu namanya upaya terakhir,” lanjut keterangan Tommy.

Konsultan hukum kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara ini menyebutkan bila kekuatan massa sampai bisa memenangkan kasus hukum itu karena aparat penegak hukumnya tidak tegas. Mestinya, harap dia, keadilan hukum itu harus berjalan tegas, kalau contohnya persidangan dakwaan ini kan masa majelis hakim bisa diganti hanya karena ada kelompok publik berteriak-teriak.

“Dalam hal ini, STT Setia tidak pernah menjanjikan mereka para lulusannya bisa jadi pegawai negeri, Nggak pernah dijanjikan, tapi di daerah-daerah (terutama yang terpencil) banyak yang diterima sebagai pegawai negeri, artinya dianggap legal apalagi disana itu banyak yang kekurangan guru sampai tidak ada gurunya mereka malah (membantu) mengisi,” tegasnya pula.

Ijazah-ijazah mereka, tambahnya, untuk keperluan internal dan sebetulnya tidak pernah dinyatakan nanti kamu (lulusannya) bisa jadi pegawai negeri. Itu yang pertama, dan yang kedua siapa bilang itu ijazah karena bentuk formal ijazah logonya itu harus ada logo Dikti atau burung garuda dan sampai disebutkan hak kewajiban si empunya ijazah kalau D2 misalnya bisa meneruskan ke pendidikan D3 dan seterusnya S1, S2 kemudian S3.

Awalnya disebutkan penipuan dengan ijazah-ijazah itu dan sekarang dakwaannya mengeluarkan ijazah tanpa hak. Hakim sebetulnya secara substantif membebaskan keduanya karena sanksi dan materi dakwaannya sama. Kini masih ada sekira 400-an siswa yang dididik dan meneruskan pendidikannya.

Tommy Sihotang selaku kuasa hukum, kembali menyinggung kalau kasus dakwaan ini ada hubungannya dengan soal aset yayasan. “Jadi sepertinya beberapa pihak (masih) bernapsu karena nilai asetnya diatas IDR 100 miliaran dan itu sudah (pernah) dijadikan perkara perdata dan dimenangkan oleh Pak Matheus sampai di Mahkamah Agung. Logikanya itu, kalau hanya sekadar (persoalan) ijazah nggak mungkinlah dilaporkan sudah berupa 3 perkara (di pengadilan) yaitu 2 sidang pidana dan satu sidang perdata, dan perkara pidana yang satunya ini masih berlangsung di PN Jaktim.

“Saya berharap putusannya bebas seperti di Tangerang (dulu itu). Kita sifatnya menunggu karena menurut sidang acara hukum pidana yang membuktikan adanya kesalahan terdakwa itu adalah jaksa, dan kita hanya pasif dalam arti apa yang dibuktikan jaksa kita lawan nantinya disitu. Ini kan belum ada sidang tuntutannya. Kalau soal keyakinan menang, kan harus yakin kita,” ungkap Tommy.

Sejumlah saksi yang meringankan dan saksi ahli, pada pekan ini telah dihadirkan dalam sidang lanjutan ataupun sidang ke-14 dari kasus hukum program pendidikan Sekolah di STT Setia.

LEAVE A REPLY